Rancangan Revisi AD/ART

ANGGARAN DASAR
KELUARGA MAHASISWA PONOROGO DI BOGOR (KMPB)
MANGGOLO PUTRO

Mukadimah

Mahasiswa Ponorogo merupakan insan intelektual yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT mempunyai peran utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai penerus pembangunan di segala bidang kehidupan. Selaras dengan tujuan pedidikan Perguruan Tinggi untuk menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara yang mempunyai integritas tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan perkembangan di berbagai bidang kehidupan dan masalah yang dihadapi di masyarakat.
Menyadari bahwa budaya kebersamaan sangat membantu meningkatkan partisipasi mahassiwa untuk berperan dalam proses pengembangan ilmu, pembangunan ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan sumber daya manusia Ponorogo.
Atas berkat rahmat Allah SWT dengan penuh kesadaran dan tuntutan untuk menjaga tali silaturahmi, maka mahasiswa Ponorogo menghimpun diri dalam suatu wadah yang disebut KELUARGA MAHASISWA PONOROGO DI BOGOR (KMPB) MANGGOLO PUTRO.

Bab I
Nama, Tempat dan Waktu
Pasal 1

Organisasi ini dinamakan KELUARGA MAHASISWA PONOROGO DI BOGOR (KMPB) MANGGOLO PUTRO

Pasal 2

Organisasi ini berkedudukan di Bogor.

Pasal 3

Organisasi ini berdiri sejak pertama kali diterimanya mahasiswa Ponorogo di IPB, dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bab II
Azaz dan Dasar
Pasal 4

Organisasi ini berazazkan Pancasila serta berdasarkan UUD 1945 dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bab III
Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Maksud dan tujuan organisasi ini adalah :
a. Mejaga dan meningkatkan tali silahturahmi antar mahasiswa Ponorogo.
b. Memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Ponorogo
c. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan jasmani dan rohani yang sehat dikalangan mahasiswa.

Bab IV

Struktur dan Kelengkapan Organisasi

Pasal 6

1. Struktur organisasi KMPB MANGGOLO PUTRO terdiri dari:
a. Ketua Umum
b. Sekretaris Umum
c. Bendahara Umum
d. Departemen-Departemen
2. Hal-hal lain mengenai struktur organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7

1. Kelengkapan Organisasi terdiri dari:
a. Musyawarah Anggota
b. Rapat Pengurus
c. Musyawarah Luar Biasa
2. Hal-hal lain mengenai kelengkapan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bab V
Keanggotaan
Pasal 7

Anggota organisasi KMPB MANGGOLO PUTRO terdiri atas :
a. Anggota Biasa
b. Anggota Luar Biasa
c. Anggota Kehormatan
d. Anggota Partisipan

Bab VI
Keuangan
Pasal 8

Sumber dana organisasi KMPB MANGGOLO PUTRO terdiri dari :
a. Iuran Anggota
b. Usaha-usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan AD/ART organisasi
c. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat

Bab VIII
Pembubaran

Pasal 9

KMPB MANGGOLO PUTRO hanya dapat dibubarkan dalam Musyawarah Anggota.

Bab VII
Perubahan dan Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 10

Perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Anggota.

Bab IX
Aturan Tambahan
Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau ketentuan dan aturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor, _____________________________

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELUARGA MAHASISWA PONOROGO DI BOGOR (KMPB)
MANGGOLO PUTRO

Bab I
Keanggotaan

Pasal 1

Kriteria keanggotaan organisasi adalah:
a. Anggota biasa adalah mahasiswa yang melanjutkan studi di Bogor yang berasal dari Ponorogo menyatakan bersedia mematuhi AD/ART organisasi.
b. Anggota luar biasa adalah anggota biasa yang telah menyelesaikan pendidikannya di Bogor.
c. Anggota kehormatan adalah orang yang dipilih dan diangkat oleh pengurus serta disahkan oleh Musyawarah Anggota, karena telah berjasa pada organisasi atau karena alasan-alasan tertentu.
d. Anggota partisipan adalah anggota selain anggota biasa, anggota luar biasa ataupun kehormatan yang mempunyai minat dan tertarik untuk ikut serta menjadi anggota dan bersedia untuk mematuhi AD/ART organisasi.

Pasal 2

Kehilangan keanggotaan dapat terjadi karena :
a. Meninggal dunia.
b. Pengunduran diri secara tertulis.
c. Dikeluarkan atau diberhentikan oleh Musyawarah Anggota.

Pasal 3

Anggota diberhentikan apabila :
a. Tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota dan telah diperingatkan secara tertulis sebanyak 3 kali oleh pengurus.
b. Pemberhentian anggota melalui Musyawarah Anggota sah apabila di setujui oleh 2/3 anggota yang hadir.

Pasal 4

Anggota biasa mempunyai hak sebagai berikut :
a. Mengemukakan pendapat lisan maupun tulisan.
b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus.
c. Mengikuti seluruh kegiatan organisasi sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pengurus.

Pasal 5

Anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak untuk :
a. Mengemukakan pendapat lisan maupun tulisan.
b. Mengikuti seluruh kegiatan organisasi sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pengurus.

Pasal 6

Anggota biasa mempunyai hak sebagai berikut :
a. Mengemukakan pendapat lisan maupun tulisan.
b. Mengikuti seluruh kegiatan organisasi sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pengurus.

Pasal 7

Kewajiban anggota adalah :
a. Mentaati AD/ART serta peraturan kerja di lingkungan organisasi.
b. Memelihara dan menjaga nama baik organisasi.
c. Membayar uang iuran anggota menurut peraturan yang ditetapkan pengurus.
d. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan organisasi kecuali anggota luar biasa dan anggota kehormatan.
e. Menjaga keutuhan inventaris organisasi.

Bab II
Struktur dan Kelengkapan Organisasi

Pasal 8

Musyawarah Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi dan diadakan satu (1) kali dalam setahun.

Pasal 9

Musyawarah Anggota adalah rapat umum anggota yang dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota biasa.

Pasal 10

Musyawarah Anggota mempunyai wewenang :
a. Menetapkan AD/ART organisasi.
b. Meminta pertanggungjawaban pengurus.
c. Memilih, menetapkan dan memberhentikan ketua organisasi.
d. Menetapkan ketentuan lain yang dianggap perlu.
e. Memberhentikan anggota yang tersebut pada Bab I pasal 3.

Pasal 11

Musyawarah Luar Biasa dapat dilaksanakan bila disetujui 2/3 anggota.

Pasal 12

Dewan Pembina terdiri dari sesepuh warga Ponorogo di Bogor yang ditetapkan melalui Musyawarah Anggota.

Pasal 13

Dewan Pembimbing terdiri dari Ketua Umum periode sebelumnya atau ketetapan lain sesuai Musyawarah Anggota.

Pasal 14

Ketua Umum dipilih untuk masa jabatan satu tahun.

Bab III
Keuangan
Pasal 15

Keuangan organisasi diatur oleh pengurus.
Pasal 16
Uang iuran anggota ditetapkan dan dipungut oleh pengurus.

Bab IV
Perubahan dan Pembubaran
Pasal 17

Keputusan perubahan dan pengesahan AD/ART sekurang-kurangnya disetujui oleh 2/3 dari anggota yang hadir.

Pasal 18

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Anggota.

Pasal 19

Pembubaran dianggap sah bila disetujui oleh seluruh anggota yang hadir dalam Musyawarah Anggota.

Bab V
Penutup

Pasal 20

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Musyawarah Anggota Organisasi berikutnya atas masukan dari Pengurus Pusat dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada.
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor, _____________________________